RENEGADE.FM

@RenegadeFM

@RenegadeFM

📝 Make it sweet 👤 list the "things" that make you guys feel loved by your partner 👤 Hal lucu apa yang sering buat Lo seneng 👤 first imperssion kamu ke dia? 👤 are you sure your relationship will last long? 👤 hal kecil dari dia yang bikin kamu merasa loved 👥 5 people have voted so far. 📖 Anonymous Board

With our respect, @AgendaBersuara. ✦

SIMPAN & SEBARKAN Kontak Darurat Bantuan Hukum, HAM & Medis! SAFEnet (Digital Rights & Kebebasan Online) Hotline WA/Signal/Telegram: 0811-9223-375 atau +62 811 9223 375. LBH Jakarta: (021) 3145518, WA 0852-8322-6297 / 0859-5463-4051. LBH Banda Aceh: 0882-1276-5968 / (0651) 22940. LBH Medan: 0852-9607-5321 / (061) 4515340. LBH Padang: 0821-6929-3527 / (0751) 7051750. LBH Pekanbaru: 0895-3792-9630 / (0761) 45832. LBH Palembang: 0813-6930-0442 / (0711) 5610122. LBH Bandar Lampung: 0821-8222-2070 / (0721) 5600425. LBH Bandung: 0822-5884-3986 / 0821-2017-1321 (WA only). LBH Semarang: 0823-2423-0247 / 0882-2890-2001. LBH Yogyakarta: 0895-1062-9630 / (0274) 4351490. LBH Surabaya: 0822-3000-3197 / (031) 5022273. LBH Bali: 0881-0371-87402 / (0361) 3616134 atau 223010. LBH Makassar: 0851-7448-2383 / (0411) 4677699. LBH Papua: 0821-9206-0754. LBH Khusus Lainnya LBH Pers (untuk jurnalis/aktivis media): (021) 79183485 / WA 0821-4688-8873. LBH APIK (fokus perempuan & gender): Hotline cabang bervariasi (contoh Jakarta: 0813-8882-2669 WA). Cek lengkap di http://lbhapik.or.id. http://lbhapik.or.id LBH Masyarakat (LBHM): WA 0898-437-0066. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia): 0813-4093-0499 (gratis untuk peserta aksi). Komnas HAM WA Konsultasi: 0812-2679-8880 atau +62 812 2679 8880. BANTUAN MEDIS PMI Jakarta Pusat (021) 4204223 (Aktif siaga saat aksi demonstrasi besar di Jakarta) atau Hubungi PMI terdekat di kotamu: Cari di 🌐 http://pmi.or.id/kontak atau Google “PMI + nama kotamu” Gawat Darurat Nasional 📞 119 (ambulans & darurat medis) 📞 112 (nomor darurat terpadu) PENTING! 1. Simpan nomor LBH setempat di HP, bukan hanya screenshot 2. Jika ditangkap: diam, minta pengacara, jangan tanda tangani apapun sebelum LBH hadir 3. Jika akunmu diserang atau diancam: lapor ke SAFEnet helpline segera 4. Dokumentasikan segala bentuk kekerasan aparat: video, foto, nama saksi 5. Untuk keamanan digital: gunakan Signal, aktifkan 2FA, dan konsultasikan ke SAFEnet

Info donasi untuk aksi hari ini ©️ BEMUI_OFFICIAL & EBERKAHCOMYU ON IG.

[] ALERTA! Pengesahan UU Polri pada 9 Juni 2026 perlu dibaca sebagai alarm demokrasi, bukan sekadar perubahan aturan internal kepolisian. DPR menyatakan revisi ini sebagai bagian dari reformasi dan penguatan profesionalisme Polri, tetapi salah satu substansi yang paling bermasalah justru membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menempati jabatan di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian atau lembaga negara, tanpa harus mundur dari kepolisian selama dianggap berkaitan dengan fungsi Polri. Inilah yang membuat banyak pihak, termasuk kami menilai UU ini berbahaya: batas antara aparat keamanan dan pemerintahan sipil menjadi semakin kabur. Ketika polisi aktif bisa masuk ke ruang jabatan sipil, maka kekuasaan keamanan tidak lagi hanya bekerja dalam ranah penegakan hukum, tetapi ikut merembes ke ruang administrasi, kebijakan, dan pemerintahan. Di titik inilah corak dwifungsi berpotensi hidup kembali dengan mekanisme baru yang terlihat legal dan administratif. Kita perlu sadar bahwa reformasi Polri seharusnya berarti membatasi kewenangan, memperkuat pengawasan, memastikan akuntabilitas, dan menegaskan kontrol sipil atas aparat keamanan. Bukan sebaliknya: memberi jalan lebih luas bagi polisi aktif untuk mengisi jabatan sipil. Amnesty International Indonesia menilai perluasan ruang bagi Polri aktif menduduki jabatan sipil berisiko merusak sistem merit dan jenjang karier ASN, serta mengkhianati mandat Reformasi yang membatasi pelibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam urusan sipil. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian, sehingga muncul kekhawatiran bahwa aturan baru ini justru membuka kembali celah yang seharusnya sudah ditutup. Karena itu, diam bukan pilihan. Kita perlu membaca, membahas, dan menyuarakan penolakan terhadap normalisasi dwifungsi dalam bentuk baru. Menolak UU Polri yang bermasalah bukan berarti membenci institusi, tetapi menuntut agar kepolisian tetap berada dalam batas demokrasi: diawasi publik, tunduk pada hukum, dan tidak mengambil alih ruang sipil #REFORMASIPOLRI #TOLAKDWIFUNGSIPOLRI #TOLAKRUUPOLRI

YEY UDAAH makasih udah mau nemenin rene malam iniii

‌ ‌‌‌ ‌ jb https://t.me/c/2421427338/88672 bukannya ada pacar?

‌ ‌‌‌ ‌ Abis deeptalk apa aja ren

‌ ‌‌‌ ‌ wtm gamon

‌ ‌‌‌ ‌ wtm hopeless romantic