Dina Sulaeman

https://www.jurnas.com/artikel/1663612/iran-bakal-tutup-pintu-negosiasi-hingga-trump-lengser/

Inilah Palestina pada 1945—bukan tanah kosong, melainkan negeri yang hidup dan berkembang, dengan kota, jalan, sekolah, perguruan tinggi, bandara, teater, seni, dan budaya. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, sementara generasi keluarga Palestina membangun kehidupan, harapan, dan masa depan mereka. Namun, pada 1948, pendudukan dan pembersihan etnis oleh kelompok Zionis bersenjata menghancurkan banyak komunitas dan mengusir penduduk aslinya. Pola pengusiran dan kolonisasi pemukim itu masih berlangsung hingga hari ini di Tepi Barat. Di Gaza mereka melakukan pembantaian massal. Kini pembantaian dan penghancuran Zionis berlanjut ke Lebanon.

MEMBEDAH ISU SHADOW RELATIONSHIP INDONESIA-ISRAEL Bersama: - Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia - Furqan AMC, Sekjen Free Palestine Network (FPN) https://www.youtube.com/live/Tc1YFQuLeRo?si=7fwOl07MTBv1Xfn1

Tadi malam, pasukan Zion Israel dan para pemukim menghalangi ambulans menjangkau sebuah keluarga Palestina yang terjebak di dalam rumah mereka. Rumah tersebut sedang dikepung oleh kelompok pemukim ekstremis Israel di pinggiran Qusra, sebelah selatan Nablus, di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Keluarga tersebut—termasuk anak-anak—dikabarkan tidak memiliki akses terhadap makanan, air, ataupun listrik karena para pemukim mengepung rumah itu dan menghalangi akses masuk. Aktivis Andrey Khrzhanovsky mengatakan bahwa tentara Israel menahan dan menyingkirkan secara paksa para aktivis yang berupaya mengantarkan makanan serta kebutuhan pokok bagi keluarga yang terkepung tersebut. Menurut Khrzhanovsky, tentara pendudukan juga mencegah para aktivis menjangkau rumah itu, namun membiarkan kelompok pemukim yang melakukan pengepungan untuk tetap berada di lokasi. @QudsNen

Apa yang membedakan Gaza dengan Yaman? Perbedaannya bukan pada penderitaan. Keduanya sama-sama mengalami kehancuran, kematian, kelaparan, dan pengepungan. Perbedaannya adalah: dunia melihat Gaza, sementara dunia nyaris tidak melihat Yaman. Ketika warga Yaman menjadi korban agresi dan kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, dunia seolah memilih untuk tidak tahu. Kejahatan itu berlangsung bertahun-tahun, tetapi suara kecaman dari negara-negara dunia hampir tidak terdengar. Secara resmi, Iran adalah satu-satunya negara yang secara konsisten mengecam agresi terhadap Yaman. Di tingkat gerakan politik, almarhum Sayyed Hassan Nasrallah menjadi salah satu suara yang paling lantang membela kami. Ia berkali-kali berbicara tentang penderitaan rakyat Yaman ketika hampir seluruh dunia dan media internasional memilih diam. Warga Yaman hidup dalam pengepungan yang mencekik. Ribuan anak dan perempuan meninggal, termasuk akibat kelaparan dan kehancuran sistem kehidupan. Tetapi dunia tidak benar-benar melihat apa yang terjadi. Mengapa? Karena ada kepentingan, ada uang, dan ada kekuasaan yang bekerja di balik layar. Uang Saudi mampu membeli banyak hal. Kaum Muslim seolah enggan mengecam genosida di Yaman karena pelakunya rezim-rezim Arab yang kaya raya. Dan jangan lupa: di balik semua itu ada Amerika Serikat. Namun justru karena penderitaan itulah bangsa Yaman bangkit membela Gaza. Selama masa genosida Gaza (sebelum gencatan senjata), Yaman berkali-kali mengirim rudal ke Israel dan memblokir Bab El Mandeb. Kini ketika Iran diserang AS & Israel, dan tak ada yang membela, bahkan Iran dianggap salah karena melawan, Yaman juga bangkit membantu, memanfaatkan posisi strategisnya: pemblokiran Bab El Mandab. Bangsa Yaman memahami betul bagaimana rasanya menjadi korban yang tidak dianggap. Mereka tahu bahwa penderitaan tidak selalu membuat dunia bergerak. -- Tulisan diadaptasi dari @Ibrahym22Nagi

Yaman

.... Tapi, kalau pun mau minta maaf, kalian mau minta maaf dengan cara apa, kepada sebuah bangsa yang kalian hancurkan lewat kata-kata kalian di media sosial, dan menyebar masif tanpa bisa ditarik lagi? Kepada keluarga-keluarga di Indonesia yang kehilangan anggota keluarga karena "hijrah" ke Suriah? Kepada mereka yang jadi korban teror Al Qaida & ISIS di Indonesia? Mereka teradikalisasi, dan bersemangat melanjutkan "jihad" (padahal teror) dari Suriah ya gara-gara narasi fitnah kalian itu. Kalau tidak bisa meminta maaf, minimalnya diam, jangan lanjutkan lagi menebar fitnah dan mengadu domba umat.

Jolani: dari "jihadis" ISIS, lalu pindah ke Al Qaida (dengan nama Hay'at Tahrir Al Syam), lalu jadi "presiden" dan ganti kostum. Para ustadz ustadzah pendukung "jihad" Suriah, mereka yang keliling masjid & kampus mengumpulkan donasi demi "jihad" Suriah, netizen penebar fitnah belasan tahun demi "jihadis", kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas darah yang tertumpah, atas nasib jutaan orang yang menderita sebagai pengungsi. Apalagi jika tidak minta maaf, bahkan terus melanjutkan fitnah.

Sachs: Obama Dalang Penggulingan Assad Prof Jeffrey Sachs adalah seorang pakar ekonomi pembangunan, sejak lama sangat terkenal di bidang itu. Sejak AS dan Israel AS melakukan genosida di Gaza, ia aktif mengkritik kebijakan AS di Timur Tengah dan mengecam kejahatan Israel, padahal ia sendiri seorang Yahudi. Di video ini Sachs mengatakan: "AS terjebak dalam perang berkepanjangan di Irak, ada pemberontakan, tapi AS tidak keluar dari sana, bersiap untuk perang berikutnya yaitu Suriah, yang sebenarnya sudah dimulai 20 tahun sebelumnya. [sebenarnya sudah sejak 1980-an AS ingin menggulingkan pemerintah Suriah] Pada era Obama, dimulai upaya yang akhirnya menggulingkan Assad pada November 2024. Sebenarnya tidak peduli siapapun presidennya, kebijakan AS akan sama [mau menggulingkan Assad] karena ini adalah kebijakan "deep state" jangka panjang. Obama memerintahkan CIA untuk menggulingkan Assad, dimulai dari 2011." Host (Tucker Carlson) bertanya, "Mengapa Obama ingin menggulingkan Assad?" Jawaban Sachs: "Karena Israel telah mengatur kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama 30 tahun. Di AS ada lobby Israel. AS punya "clean break strategy" [dokumen kebijakan luar negeri yang merencanakan penggulingan rezim-rezim yang mengancam Israel]. AS punya rencana meluncurkan perang di 7 negara dalam 5 tahun. Yang menarik, mereka benar-benar melakukan kegilaan ini, tanpa menjelaskannya kepada kita, rakyat AS, tapi kita bisa melihat langkah-langkah mereka; kita sudah melihat 6 dari 7 perang [yang direncanakan] itu sudah terjadi." --- Komen: jangan lupa, meski AS yang merencanakan sejak 1980-an, tapi "jihadis"-lah pelaku di lapangan dan mengira sedang "berjihad di jalan Allah". Pemimpin "jihadis" (eks Al Qaida - ISIS) kini mengangkat diri jadi Presiden Suriah, pakai jas dan dasi, dan bersekutu dengan AS. Nama dia, berganti dari "Abu Muhammad Al Jolani" jadi "Ahmed Al Sharaa". Dia dulu memimpin Hay'at Tahrir Al Syam (HTS), yang tadinya bernama "Jabhah Al Nusra" Jangan lupakan bahwa HTI pernah mengaku berbaiat pada Al Nusra. Dan HTI - di Indonesia, maupun Hizbut Tahrir di berbagai penjuru dunia, serta aktivis harokah Islam Ikhwanul Muslimin - adalah pendukung "jihad' di Suriah. Jangan lupakan sejarah ini, meski mereka kini seolah tampil moderat (tanpa meminta maaf dan mengakui kesalahan di masa lalu). Selengkapnya soal perang Suriah : free download www.ic-mes.org/e-book Prahara Suriah dan Salju di Aleppo

Prof Jeffrey Sachs: Obama Dalang Penggulingan Assad

Tadi malam rezim Zionis menangkapi sejumlah warga Palestina di Tepi Barat. Salah satunya: Alaa al-Sarhanah (foto), dia ditawan setelah serdadu Zion menyerbu kamp pengungsi al-Fawwar di selatan kota Hebron.

Acara penting tanggal 26 September. Saya bersama 12 speakers lain, bicara dalam berbagai topik. www.tossideas.id

⚠️Tonton videonya sampai akhir. 🚨Sungguh memilukan: Seorang ayah asal Gaza mendokumentasikan kenyataan yang harus dijalani oleh setiap keluarga di wilayah tersebut selama hampir tiga tahun akibat kekerasan tanpa henti dari Israel. Sesaat sebelumnya, suasana penuh tawa, kegembiraan, dan keceriaan. Ia berusaha menciptakan kenangan indah bagi putri kecilnya, Rafif. Lalu, dalam hitungan detik, segalanya berubah. Serangan teroris Israel. Dinding berguncang. Bangunan bergetar. Rasa takut pun menyelimuti segalanya. @gazanotice

Menindaklanjuti pernyataan sikap FPN, media IDN Times melakukan polling: "Perlukah pemerintah membuka seluruh hubungan dengan Israel?" Ayo rame2 berikan jawaban pada pollingnya. https://www.idntimes.com/polls/perlukah-pemerintah-membuka-seluruh-hubungan-dengan-israel-poll-00-jkxzp-0sz2c1

Setelah 25 tahun dalam tahanan, Abdul Karim Al-Rimawi yang telah dibebaskan memeluk keluarganya; di antara mereka terdapat putrinya—yang ia tinggalkan saat masih berusia satu tahun dan kini telah meraih gelar master—serta putranya, Majd, yang baru pertama kali ia temui secara langsung. Selama masa penahanannya yang panjang, ia juga tidak diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya, yang keduanya meninggal dunia saat ia masih berada di balik jeruji besi. Abdul Karim Al-Rimawi, yang berasal dari desa Beit Rima di wilayah Ramallah, dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun pada tahun 2001 di masa Intifada Kedua, saat ia masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan jurnalisme dan media di Universitas Birzeit.

2. Menghentikan dan tidak membuat kerja sama baru dengan Israel dalam bidang pertahanan dan persenjataan, termasuk pengadaan senjata, drone, radar, sistem elektronik, keamanan siber, maupun teknologi militer lainnya, baik secara langsung maupun melalui perusahaan perantara dan negara ketiga. 3. Tidak menjalin kerja sama penelitian dan teknologi dengan institusi Israel, terutama penelitian yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, AI, surveillance, cyber-security, dan teknologi dual-use. 4. Menghentikan pengembangan kerja sama industri dan investasi yang memberikan keuntungan ekonomi maupun strategis kepada Israel, serta melakukan audit terhadap kemungkinan keterlibatan perusahaan Israel melalui anak perusahaan, white-labeling, konsorsium, atau perantara negara ketiga. 5. Mengevaluasi dan secara bertahap menghentikan perdagangan dengan Israel, serta membangun mekanisme transparansi yang memungkinkan masyarakat mengetahui asal negara, kepemilikan, dan afiliasi perusahaan yang memasok barang dan teknologi kepada pemerintah Indonesia. 6. Membuka kepada publik seluruh bentuk hubungan Indonesia-Israel yang selama ini berlangsung di bawah permukaan, khususnya yang melibatkan lembaga negara, BUMN, sektor pertahanan, penelitian, teknologi, dan industri strategis. FPN memahami bahwa Pemerintah memiliki pertimbangan ekonomi, teknologi, dan kepentingan nasional. Namun Indonesia adalah negara besar dengan pilihan mitra yang sangat luas. Kebutuhan akan teknologi pertanian, keamanan siber, industri pertahanan, kecerdasan buatan, ataupun teknologi maju lainnya dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan banyak negara tanpa harus mengorbankan prinsip konstitusional dan solidaritas terhadap bangsa yang masih berada di bawah penjajahan. Terlebih lagi, laporan Misgav Institute sendiri mengakui bahwa politik domestik Indonesia merupakan hambatan utama bagi normalisasi, dan secara khusus mencatat kuatnya penolakan organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan Indonesia terhadap hubungan dengan Israel. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus mendengarkan suara rakyatnya sendiri. Rakyat Indonesia telah berulang kali menunjukkan bahwa solidaritas kepada Palestina bukan sekadar persoalan agama, melainkan persoalan kemanusiaan, antikolonialisme, dan amanat konstitusi. Pemerintah tidak seharusnya menjalankan dua kebijakan sekaligus: membela Palestina di depan publik, tetapi membiarkan hubungan ekonomi, teknologi, industri, penelitian, atau pertahanan dengan Israel berlangsung di balik layar. Tidak boleh ada “shadow relationship” antara Indonesia dan Israel. Jika Indonesia ingin berdiri bersama Palestina, keberpihakan itu harus terlihat bukan hanya dari apa yang kita katakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga dari dengan siapa kita berdagang, dari siapa kita membeli senjata, dengan siapa kita melakukan penelitian, dan dengan siapa kita membangun industri strategis. Free Palestine Network Indonesia yang terhimpun lebih dari 67 kabupaten/kota di 31 provinsi dan beberapa mancanegara, akan terus berdiri bersama Palestina — bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam kebijakan. * Narahubung: - Furqan AMC, Sekjen FPN 08112007788 - Dr. Dina Sulaeman, Ketua Dewan Pakar FPN 0823-1928-8735

PERNYATAAN SIKAP FREE PALESTINE NETWORK (FPN) *Pemerintah Indonesia Harus Mengikuti Aspirasi Rakyat: Hentikan Seluruh Hubungan dengan Israel* Free Palestine Network (FPN) menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk secara konsisten mengikuti aspirasi rakyat Indonesia dan amanat konstitusi dengan tidak membuka, mempertahankan, ataupun mengembangkan hubungan apa pun dengan Israel selama penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina masih berlangsung. Sikap Indonesia terhadap Palestina selama ini sangat jelas. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Karena itu, dukungan Indonesia terhadap Palestina seharusnya tidak berhenti pada pidato diplomatik, bantuan kemanusiaan, ataupun dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di forum internasional. Dukungan tersebut harus tercermin secara konsisten dalam seluruh kebijakan negara. FPN memandang dengan serius munculnya informasi mengenai hubungan Indonesia-Israel yang berlangsung di bawah permukaan. Sebuah laporan yang diterbitkan Misgav Institute for National Security di Israel pada Mei 2026 bahkan menggunakan istilah “shadow relationship” untuk menggambarkan hubungan kedua negara: secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi menurut laporan tersebut tetap terdapat kontak tidak terbuka, kerja sama keamanan tertentu, perdagangan langsung maupun tidak langsung, serta hubungan komersial melalui negara ketiga. Laporan tersebut juga mencatat bahwa hubungan perdagangan Indonesia-Israel tidak pernah benar-benar berhenti. Berdasarkan data Israel Central Bureau of Statistics, perdagangan bilateral Indonesia-Israel mencapai US$111,4 juta pada 2024, sementara estimasi lain yang memasukkan perdagangan tidak langsung melalui perantara negara ketiga menyebut nilainya mendekati US$500 juta per tahun. Laporan tersebut bahkan menyebut adanya perdagangan yang dilakukan melalui perantara negara ketiga, anak perusahaan, konsorsium multinasional, dan mekanisme white-labeling sehingga asal-usul teknologi Israel tidak selalu terlihat oleh publik Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut secara terbuka menawarkan perluasan kerja sama Israel-Indonesia ke berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian dan ketahanan pangan, pengelolaan air, teknologi, kecerdasan buatan dan keamanan siber, manufaktur, hingga teknologi pertahanan dan maritim. Bahkan laporan itu menyarankan agar kerja sama tersebut dikemas bukan sebagai normalisasi diplomatik, melainkan sebagai bagian dari agenda pembangunan dan modernisasi Indonesia. Bagi FPN, hal ini harus menjadi peringatan serius. Normalisasi tidak selalu dimulai dengan pembukaan kedutaan besar. Normalisasi dapat berlangsung sedikit demi sedikit melalui perdagangan, teknologi, investasi, penelitian, kerja sama industri, pertahanan, dan hubungan antarlembaga. Karena itu, FPN juga meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan dan institusi pertahanan Indonesia, untuk memberikan transparansi penuh mengenai setiap bentuk hubungan dengan perusahaan industri militer Israel, termasuk Elbit Systems dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Elbit bukan perusahaan teknologi biasa, melainkan salah satu perusahaan pertahanan terbesar Israel dan pemasok utama sistem militer Israel. Pada Januari 2026, misalnya, perusahaan tersebut memperoleh kontrak senilai US$183 juta dari Kementerian Pertahanan Israel untuk memasok amunisi udara. FPN menilai bahwa Indonesia tidak dapat secara moral dan politik menyatakan membela Palestina, sementara pada saat yang sama membuka kemungkinan kerja sama dengan industri yang menjadi bagian dari mesin perang Israel. Kita tidak dapat mengecam penghancuran Palestina sambil berbisnis dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari perang tersebut. Atas dasar itu, Free Palestine Network menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk: 1. Menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Presiden AS Donald Trump masih berlagak sok jagoan terhadap Iran. Kali ini dia menyatakan AS siap melancarkan serangan terdahsyat di dunia sejak Perang Dunia II. Simak komentar dua pakar Dinna Prapto Raharja dan Dina Y Sulaiman.